Follow Us!
Explore PDFs and information about current and past research topics. Study all of the research data from the region.

<< RETURN TO LIBRARY INDEX
NameSizeHits
CoE NL III (Center of Excellence for Sustainable Developement-Newsletter III) July September 201912.1 MiB | November 25, 2019
Author(s): Fitry Pakiding
Tags:
Description: Center of Excellence for Sustainable Development Newsletter III July -September 2019. In Bahasa Indonesia.
Salam keberlanjutan!
Kami sangat bersyukur untuk kesempatan menerbitkan kembali Newsletter periode III (Juli-September 2019). Newsletter ini kami susun untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebagai tim selama periode Juli-September 2019. Beragam aktifitas kami lakukan selama periode triwulan ini, baik kegiatan yang merupakan kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan aksidental yang kami lakukan bersama mitra konservasi dan pembangunan di wilayah Bentang Laut Kepala Burung.
Kegiatan rutin kami masih terus kami lakukan untuk memantau dan melindungi penyu laut di Distrik Abun dan juga bekerja bersama-sama masyarakat di sekitar pantai peneluran untuk meningkatkan kapasitas mereka baik dari segi pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam episode ini, kami ingin berbagi juga mengenai evaluasi pelaksanaan program rutin baik yang dilakukan oleh donor kegiatan kami tetapi juga evaluasi internal tim. Pada bulan Oktober ini, kami juga berkesempatan untuk menyumbangkan hasil pemantauan sarang dan perkiraan sukses peneluran di Taman Pesisir Jeen Womom dalam menyusun profil Taman Pesisir Jeen Womom.
Tidak terasa sudah lebih dari 9 tahun kami memantau kondisi sosial masyarakat yang hidup di wilayah perlindungan laut di sekitar BLKB. Banyak pembelajaran yang kami peroleh selama kami berkunjung dan mencatat perubahan sosial yang terjadi di kampung-kampung di dalam dan luar wilayah kawasan konservasi perairan (KKP). Catatan itu kami bagikan dengan pembaca sekalian dalam episode ini. Apakah perubahan kondisi sosial masyarakat (dan ekologi) terjadi akibat pengelolaan wilayah perairan di daerah ini masih kami pelajari. Harapan kami pembelajaran mengenai dampak pengelolaan KKP terhadap kondisi sosial dan ekologi dapat kami bagikan dengan pembaca pada awal tahun 2020.
Tak kenal maka tak sayang, pepatah tua yang banyak benarnya dalam upaya melindungi sumberdaya alam di Papua. Dalam rangka upaya meningkatkan rasa sayang masyarakat terhadap sumberdaya alamnya, maka selama periode Juli-September ini kami melakukan kegiatan untuk mengenalkan kekayaan alam kepada berbagai lapisan masyarakat di Papua Barat. Harapan kami, rasa sayang ini mendorong peran aktif masyarakat Papua Barat (dalam kapasitas masing-masing) untuk mengelola sumberdaya alamnya dengan lebih arif.
Kami terbuka untuk saran dan masukan yang akan memperbaiki baik penulisan maupun pelaksanaan program-program kami. Terlebih penting, kami senang sekali terus bekerjasama dengan berbagai institusi yang selama ini telah dan akan menjadi mitra kami dalam pemanfaatan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan.
Semoga kerja keras dan kerja pintar kita bermanfaat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan di Tanah yang kita cintai ini.
Selamat Membaca!
Pengelola Kegiatan, Fitryanti Pakiding, Ph.D
2
KEPMEN-KP 4:2014 Perlindungan Manta0.9 MiB | February 25, 2014
Author(s): KKJI
Tags: conservation, Konservasi, Manta, Perlindungan Penuh
Description: PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH
IKAN PARI MANTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
3771
Peraturan Bupati No.4-Raja Ampat's Regent Decree #45.3 MiB | September 18, 2017
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags:
Description: Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan penyelaman (SCUBA Diving) rekreasional di wilayah Kabupaten Raja Ampat; baik aturan yang berlaku bagi wisatawan maupun operator wisata selam. Cakupan Peraturan Bupati ini antara lain: Sertifikasi (bagi wisatawan); Pengawasan Kegiatan Menyelam; Syarat untuk Dive Center; Pertimbangan Keselamatan; Kualifikasi Karyawan Dive Center yang Diakui; Perlindungan Lingkungan; Biaya Tarif Masuk Kapal (Wisata), hingga kepada; Wisata Bahari lainnya (olah raga air, memancing rekreasional).

The Regent’s Decree regulates all the need-to-know in conducting recreational SCUBA Diving within the Regency’s territorial water that applies both on tourists and operators. This particular Regulation, among others, covers from: Certification (for tourists); Supervision on SCUBA Diving Activities (operators); Requirements for Dive Centre (from establishing and operating); Safety Consideration; Recognized Qualifications for Dive Center’s Employees; Environmental Obligations; Vessel’s (tourism-purposed) Entry Tariffs, to; other Marine Tourism activities (water sports, recreational fishing, etc.).
879
Peraturan Bupati Raja Ampat #18-Raja Ampat's Regent Decree #181.3 MiB | September 18, 2017
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags:
Description: Peraturan Bupati ini merupakan dasar hukum terkini dari pemberlakuan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (atau lebih dikenal dengan istilah “Kartu Jasa Lingkungan” atau KJL). Peraturan Bupati ini berisikan mengenai pengaturan dari KJL yang mencakup: Tujuan dan Dasar Penetapan Tarif; Jenis, Objek dan Subjek Tarif; Besaran Tarif dan Masa Berlaku; Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran; Pengelolaan Dana Pemeliharaan Jasa Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan, dan; Pelaporan dan Transparansi Informasi.

This particular Raja Ampat’s Regent Decree is the the latest, legal basis regarding the implementation of Environmental Service Fee subjected to both domestic and international tourists visiting Raja Ampat. The Decree covers the Fee-related regulation from: Basis and Purpose of Environmental Service Fee; Category, Object and Subject of the mentioned Fee; Amount and Validity Period of the Fee; Collection and Proof of Payment; Management of Fund Generated from Environmental Service Fee; Guidance and Supervision, and; Reporting and Information Transparency.
744
Peraturan Bupati Raja Ampat No. 8-Raja Ampat’s Regent Decree Number 83.5 MiB | September 18, 2017
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags:
Description: Suku Maya merupakan suku asli Raja Ampat yang wibawanya hingga kini diakui oleh Pemerintah –dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Peraturan Bupati ini merupakan usulan dari Dewan Adat Suku Maya yang disahkan menjadi sebuah hukum tertulis dalam bentuk Peraturan Bupati. Selain bentuk pengakuan secara tertulis terhadap eksistensi masyarakat adat di Raja Ampat, Peraturan Bupati ini juga berlandaskan asas-asas berkelanjutan, kelestarian, ketersediaan alam dan daya dukung, dan pertimbangan kearifan lokal dalam kaitannya dengan sumber daya alam perairan dan pesisir di Raja Ampat.

Maya Tribe is Raja Ampat’s indigenous people, which influence is acknowledged by the Government –in this case is the Regency Government. The Regent Decree’s legislation was encouraged by the aspiration of the locals conveyed through the Maya Tribe’s Adat (in this context can be interpreted as “Customary Entity”) Council. Considered as a ‘written’ acknowledgement regarding the Adat’s existence by the Government, this particular Decree is firmly composed on the principles of sustainability, preservation, natural availability and carrying capacity, and local wisdom, in relation with Raja Ampat’s coastal and marine abundance.
1265
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana No. 11-Regional Regulation of the Regency of Kaimana # 116.5 MiB | September 18, 2017
Author(s): PEMDA Kaimana dan DPRD Kaimana
Tags:
Description: Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur fungsi-fungsi kawasan konservasi perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil bersesuaian dengan peruntukannya berdasarkan sistem zonasi, sebagai bagian dari upaya menuju pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

This Regional Regulation (legislated based upon an agreement between the Regent and Kaimana’s House of Representatives) aims to manage the functions of protected area(s), which comprises of marine, coastal, and islets based on a zonation system, as an integral effort towards a sustainable management of natural capital within the Regency.
882
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 16- Indonesian Minister of Workforce’s Regulation Number 161.8 MiB | September 18, 2017
Author(s): Indonesia Minister of Workforce
Tags:
Description: Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan yang beroperasi di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia, yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

This particular Ministerial Regulation is to be used as legal guidelines for stakeholders hiring foreign workers, and operates within Indonesian territory.
700
PerBup Raja Ampat 5:2009 KKLD Raja Ampat1.4 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat MPA Network, Bupati Decree
Description: Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat Dengan Ramat Tuhan Yang Maha esa Bupati Raja Ampat
997
PerBup Raja Ampat 66:2007 Tentang Kawasan Konservasi Laut0.5 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat MPA Network, Bupati Decree
Description: Tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat
1801
PerBup Raja Ampat 7:2011 UPTD KKPD R42.0 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat MPA Network, Bupati Decree, UPTD Structure
Description: Pembentukan strukture organasi dan kata kerja unit pelaksana teknis dinis kawasan konservasi perairan pada dinis keluatan dan perikanan kabupatan Raja Ampat
1761
PERDA Raja Ampat 27/2008 KKLD1.8 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: MPA Network, Raja Ampat Regency Law, Management
Description: Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat
1556
PERDA Raja Ampat 8:2012 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove1.7 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat Regency Law, Mangrove Conservation
Description: Bahwa hutan mangrove dan hutan pantai yang tersebar di berapa daerah dalam wilayh Kabupaten Raja Ampat merupaken potensi yang memiliki peran nyata dalam berkontribusi terhadap manfaat ekologi...
3070
PERDA Raja Ampat 9:2012 Tentang Larangan Penangkapan Hiu Dan Pari Manta8.6 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat Regency Law, Shark, Manta Ray, Endemic Species Protection
Description: Larangan penangkapanikan hiu, pari manta dan jenis-jenis ikan tertentu diperairan laut Raja Ampat
5272
Piagam R4 MPA Declaration 20070.1 MiB | February 26, 2014
Author(s): Freddy Numberi
Tags: Declaration of Raja Ampat MPA Network
Description: 2007 Declaration of Raja Ampat MPA network
534
Surat Edaran Bupati Raja Ampat 430:2010 Ttg Perlindungan Hiu Dlsb0.4 MiB | February 26, 2014
Author(s): PEMDA Raja Ampat
Tags: Raja Ampat Bupati Instruction, Shark and Manta Protection, Dugong, destructive fishing
Description: 2010 Raja Ampat Bupati instructions for protection of sharks, manta rays, other marine species and against destructive fishing
713
Udang Udang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan-Act Number 1 of the Year 2014 on the Revision of Act Number 27 of the Year 2007 on Management of Coastal Areas and Islets0.4 MiB | September 18, 2017
Author(s):
Tags:
Description: Undang-undang ini merupakan revisi terhadap beberapa pasal tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. Beberapa pasal revisi yang menarik untuk disoroti antara lain mengenai: peranan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; prioritas perizinan terkait pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bagi masyarakat lokal dan tradisional; pengakuan kewenangan masyarakat adat atas pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; dan lain-lain.

A revision to Act Number 27 of the Year 2007. Some of the ‘highlighted’ articles revised through this particular Act are: the roles of the Province Government in composing strategic documents related to the management of coastal areas and islets; permits’ priority for local and traditional communities related to the utilization of marine and coastal resources; acknowledgement of the indigenous people’s authority towards spatial uses, and utilization of coastal areas and islets’ natural resources; etc.
343
Udang Udang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-Act Number 23 of the Year 2014 of the Local Government1.7 MiB | September 18, 2017
Author(s):
Tags:
Description: Undang-undang ini secara hukum mengakhiri keberlakuan ‘rezim’ Undang-undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 yang mengatur objek yang sama: Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu manifestasi dari pelaksanaan desentralisasi tata pemerintahan di Indonesia secara evolusioner, salah satu perubahan fundamental yang diatur dalam Undang-undang ini adalah peralihan kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan kepada Pemerintah Provinsi, mulai dari garis pantai terluar hingga 12 mil laut; dimana kewenangan hingga 4 mil laut sebelumnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

This Act legally ends the prior ‘regime’ of Act Number 32 of the Year 2004 on similar object: Local Government. As one of the evolutionary manifestations in implementing Indonesia’s governance decentralization, one of the fundamental change arranged in this Act is, undoubtedly, the transfer of authority on management of marine resources to the Province Government that covers from the outer coastline all the way until 12 nautical miles which, prior to this Legislation, the authority for as far as 4 nautical miles from the coastline was fully under the Regency/Municipal Government.
687
Udang Udang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan-Act Number 27 of the Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Islets Act Number 27 of the Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Islets0.2 MiB | September 18, 2017
Author(s):
Tags:
Description: Undang-undang ini merupakan salah satu acuan utama dalam pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia; sebagai salah satu pendekatan pengelolaan kawasan perairan yang berasaskan: Keberlanjutan; Konsistensi; Keterpaduan; Kepastian Hukum; Kemitraan; Pemerataan; Peran Serta Masyarakat; Keterbukaan; Desentralisasi; Akuntabilitas, dan; Keadilan.

This Act is one of the primary ‘references’ related to the establishment of Kawasan Konservasi Perairan (can be interpreted as “Marine Protected Areas” or MPAs) in Indonesia; as one of management approaches that emphasizes on the principles: Sustainability; Consistency; Alignment; Legal Certainty; Partnership; Equity; Participation; Transparency; Decentralization; Accountability, and; Justice.
368