Peraturan Bupati ini merupakan dasar hukum terkini dari pemberlakuan Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (atau lebih dikenal dengan istilah “Kartu Jasa Lingkungan” atau KJL). Peraturan Bupati ini berisikan mengenai pengaturan dari KJL yang mencakup: Tujuan dan Dasar Penetapan Tarif; Jenis, Objek dan Subjek Tarif; Besaran Tarif dan Masa Berlaku; Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran; Pengelolaan Dana Pemeliharaan Jasa Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan, dan; Pelaporan dan Transparansi Informasi.

This particular Raja Ampat’s Regent Decree is the the latest, legal basis regarding the implementation of Environmental Service Fee subjected to both domestic and international tourists visiting Raja Ampat. The Decree covers the Fee-related regulation from: Basis and Purpose of Environmental Service Fee; Category, Object and Subject of the mentioned Fee; Amount and Validity Period of the Fee; Collection and Proof of Payment; Management of Fund Generated from Environmental Service Fee; Guidance and Supervision, and; Reporting and Information Transparency.