Undang-undang ini merupakan revisi terhadap beberapa pasal tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. Beberapa pasal revisi yang menarik untuk disoroti antara lain mengenai: peranan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; prioritas perizinan terkait pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bagi masyarakat lokal dan tradisional; pengakuan kewenangan masyarakat adat atas pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; dan lain-lain.

A revision to Act Number 27 of the Year 2007. Some of the ‘highlighted’ articles revised through this particular Act are: the roles of the Province Government in composing strategic documents related to the management of coastal areas and islets; permits’ priority for local and traditional communities related to the utilization of marine and coastal resources; acknowledgement of the indigenous people’s authority towards spatial uses, and utilization of coastal areas and islets’ natural resources; etc.